Selasa, 31 Desember 2013

SITUASI DAERAH KOTA MALANG

Pemerintah Kota Malang dan Pemodal (Kaum Kapitalis) Dalang Pemiskinan dan Krisis Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memperjuangkan hak-hak mereka demi menuju sebuah kesejahteraan yang lebih baik antar periode, mungkin itulah sebuah idealisme yang terbangun setiap kali muncul momentum pergantian pemerintahan yang lama dengan yang baru. Akan tetapi, dalam kenyataan yang ada justru sebaliknya. Di kota Malang kita ini, pemerintah kota sama sekali taidak mampu menjadi wadah aspirator rakyat atas keluh-kesah mereka selam berada dalam genggaman kekuasaan pemerintahan yang saat ini berkuasa. Data-data terbaru menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan yang selalu diidam-idamkan rakyat malang saat ini, malahan keterpurukan ekonomi dan krisis kesejahteraan di berbagai macam sektor telah merambah kesebagian besar penduduk.
Data Kesejahteraan Di Kota Malang
Teruskan baca - SITUASI DAERAH KOTA MALANG

MELEK POLITIK “2009”

SALAM PERJUANGAN…!!!

Apa kabar saudara-saudaraku, sudah sampai dimana kepedulian kita? Berapa rakyat yang sudah kita berdayakan? Berapa wilayah yang sudah kita garap? Berapa kampung, desa, dusun yang kita masuki. Indonesia berdiri diatas 33 propinsi, 400an kabupaten/kota, 400.000, kecamatan & jutaan desa/kampung. Waktu kita tidak banyak dan berlomba dengan beragam persoalan social-politik yang terus saja muncul, mengguritanya system kapitalisme global, nyaris menghantam seluruh anak cucu bangsa ini, memasuki subjektifitas dirinya, tak terkecuali anak belia dari bangsa ini telah diajari hidup individual, dimanjakan dengan produk luar negeri, dimanjakan dengan kemewahan, susah membedakan kebutuhan dan keinginannya. Ahirnya hilangllah rasa senstifitas terhadap sekelilingnya.

Sama halnya dengan sebagian Elit bangsa, telah terjangkit firus mematikan abous of power dan melupakan rakyatnya. Mereka lebih sibuk dengan dirinya sendiri, merumuskan konsepsi-konsepsi kosong. Ketimbang terlibat dalam substansi manifestasi terhadap nilai kemanusiaan. Memilih dehumanisasi ketimbang memanusiakan manusia. Yang notabenen adalah konstituennya.

Saudara-saudaraku. kekuatan kita terbatas, jika tidak dikatakan tidak ada. Hanya ada satu kekuatan yang kita meiliki hari ini: KEYAKINAN KITA, Keyakinan yang melahirkan semangat, keyakinan yang memupuk militansi, keyakinan yang menjadi magnet dalam gerak kita dan keyakinan yang mempersatukan kita. Jika demikian tunggu apalagi? BERGERAK….!!!
Hari ini kita saksikan betapa santunnya elit politik partai menyapa rakyat. Mereka menjanjikan perubahan yang “melangit-abstrak-fatamorgana-ilusif. Dimana kegagalan telah mereka pentaskan tahun 2004. kini 2009 panggung telah dibuka pementasan di mulai. Masihkah kita menginginkan memasuki lubang yang sama? Jika tidak. Mengapa tidak saja menyiapkan perlawanan, memberikan alternatif, dan menawarkan solusi akar persoalan bangsa ini?

Saudara-saudaraku yang terhormat. Membangun Kesadaran politik Masyarakat bukanlah hal yang mudah, membangun kesadaran politik ditengah pesimisme rakyat membutuhkan strategi dan taktik yang jituh. Filosofi gerak yang kuat sehingga ruang komunikasi dengan rakyat terbuka. Namun saya secara pribadi yakin kawan-kawan memiliki strategi tersendiri. Paham kondisi local masing-masing, dan memiliki akses ke akar rumput. Setiap hari, setiap jam, menit, detik. Bangun kekuatan, jalin aliansi taktis, buka ruang komunikasi, masuki kampung-kampung, desa dan dusun. Katakan bahwa perubahan sejati hanya ada ditangan RAKYAT maka: BERGERAKLAH…!!!


Salam Perjuangan & Pekik Allahuakbar….!!!
Rahmat Abd Fatah
Teruskan baca - MELEK POLITIK “2009”

SUBJEK PERUBAHAN


"Tidak ada teman sejati dalam politik yang ada hanyalah kepentingan abadi". itulah sekelumit kata lama yang telah merasuki sebagian politisi bangsa ini. Ia telah menjelma menjadi dogma yang tanpa sadar telah diajarkan kepada generasi berikutnya, seolah kata itu telah menjadi bagian dari keseharian hidup. akibatnya masyarakat apatis dengan politik ia bagai sesutu yang merusak dan lebih parah lagi ia dianggap haram. Perlu disadari bahwa politik hanyalah alat dalam pengambilana kebijakan.
Teruskan baca - SUBJEK PERUBAHAN

Pendidikan Gratis Buat Anak Buruh


Senin, 12 Mei 2008 08:34:40 - oleh : redaksi

MALANG, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPPI) Malang Raya mendatangi DPRD Kota Malang, Rabu (6/5). Gabungan tujuh perguruan tinggi se Malang Raya ini menyerukan penyediaan pendidikan gratis bagi anak-anak buruh dan petani.

“Sudah saatnya anak-anak petani dan buruh menempuh pendidikan gratis. Pada hari ini, mari kita memastikan para anak petani dan buruh bersekolah, karena mereka memiliki hak untuk mengenyam pendidikan,” teriak Koordinator Lapangan AMPPI, Rahmat Abdul Fatah. Yang juga Presiden Mahasiswa BEM UMM

Fatah juga menyebut, rendahnya kualitas pendidikan disebabkan pendidikan tidak mendapat prioritas utama pada kebijakan pemerintah. ”Terlihat dari alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Padahal pendidikan merupakan tombak kemajuan bangsa, maka besaran anggaran 20 persen harus direalisasikan,” kata Rahmat.
Dalam kesempatan tersebut, AMMPI sempat melakukan dialog dengan perwakilan dari Komisi D DPRD kota Malang dan menuntut penandatanganan nota kesepakatan berisi delapan poin berkaitan dengan persoalan pendidikan.

Pengawalan delapan poin tuntutan ini berujung pada terealisasinya anggaran.
”Poin tersebut menyangkut pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penataan sistem pendidikan, pendidikan murah berkualitas, pendidikan bagi rakyat tidak mampu dan perbaikan manajemen pendidikan secara menyeluruh,” beber Fatah.

Menjelang akhir aksi, perwakilan komisi D DPRD Kota Malang, Anang Sulistyo, menandatangani nota kesepakatan tersebut dan menyatakan untuk komitmen bersama-sama. “Delapan poin tersebut termasuk agenda komisi D DPRD Kota Malang. Perjuangan ini tidak hanya sampai di sini, tapi hingga ke Jakarta,” ungkapnya. .tia-KP

http://www.koranpendidikan.com/artikel-764.html
Teruskan baca - Pendidikan Gratis Buat Anak Buruh

Paradigma Penataan Kota Bahari : Waterfront City Kota Ternate


Apa yang terbayang dalam benak anda mengenai Kota Ternate? Pulau kecil dengan hasil bumi berupa rempah-rempah pala dan cengkeh, ataukah Kesultanan Ternate yang termasyur sejak ratusan tahun yang lalu ? Pernahkah terbayang oleh Anda, bahwa Pulau Ternate yang sekarang menjadi Ibu kota Maluku Utara, prosentase lautnya jauh lebih besar dari daratnya? Pemandangan tepi pantainya yang mempesona dengan kilau bening Tidore dan siluet nyiur sampai dermaga, serta deretan arsitektur heritage dengan benteng-benteng Portugis dan Belanda yang berjajar di tepi pantai adalah pemandangan eksotik yang Anda akan temui jika Anda berkesempatan mengunjungi kota ini. Yang menjadi pertanyaan….,mengapa semua potensi kelautan tersebut tidak menjadi primadona pengembangan di wilayah ini?

Jika Anda berkesempatan mempelajari lebih jauh mengenai kota Ternate, maka Anda menemui untaian masalah yang melingkupi keindahan panorama kota legenda ini. Urbanisasi penduduk yang tidak terkendali, memaksa kota bertumbuh secara semrawut dan tak terkendali. Permukiman kumuh padat penduduk, pencemaran laut berupa penimbunan sampah akibat tidak adanya instalasi pengelolaan limbah (IPAL), berpotensi untuk menyebabkan hilangnya pemandangan eksotik dan penurunan stok sumberdaya ikan di sekitar perairan kawasan ini. Kejadian-kejadian tersebut menjadi gurita masalah yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Fenomena ini memaksa Pemerintah Kota Ternate untuk membuat “Waterfront City Concept for Kota Ternate”. Apakah itu “Waterfront City (WFC) Concept” atau yang lazim kita sebut kota pantai ? Konsep kota pantai (WFC) dapat didefinisikan sebagai konsep pengembangan kawasan dengan dukungan aksesibilitas, arus urbanisasi dan sumberdaya alam yang mendukungnya. Konsep WFC diharapkan dapat memberikan acuan pembangunan kawasan pesisir dengan berorientasi bahari, bukan sekedar pembangunan fisik semata akan tetapi juga pola pikir semua stake holder sehingga terciptanya sense of belonging yang tinggi. Melalui konsep ini diharapkan akan mendukung penguatan kelembagaan masyarakat lokal, meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan pada muaranya akan menciptakan sinergisitas pembangunan di daratan dan di lautan untuk kepentingan bersama.

Potensi dan permasalahan yang terjadi di Kota Ternate, diurai menjadi kegiatan-kegiatan utama, dengan akses dan paradigma bahari. Pengelolaan lingkungan dan sampah, pengelolaan pelabuhan, penataan pemukiman tepi pantai dan nelayan, pengembangan kawasan khusus (seperti kawasan masjid, boulevard, community space, market centre) dan pengembangan wisata bahari menjadi rangkaian kegiatan yang dicanangkan dalam konsep pengembangan kota pantai ini. Kegiatan tersebut pelaksanaannya dirangkai dalam sembilan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh, kawasan trigger ekonomi, kawasan aman atau definisi kawasan lainnya yang terdapat dalam RTRW dinamai Bagian Wilayah Kota (BWK) 1 dan 2; dari Dufa-dufa, dermaga kedaton, boulevard, masjid, sampai Pelabuhan Bastiong dan Kastela.

Perlu ditegaskan kembali, konsep WFC bukan semata-mata hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, akan tetapi berkaitan pula dengan penerapan paradigma berpikir serta integrasi seluruh stake holders. Solusi parsial tak saja tidak akan pernah efektif dan cenderung menimbulkan biaya yang tinggi. Namun dengan integrasi semua pihak, kota berbasis bahari yang diidamkan akan tercapai.

Kunci lain untuk menjamin kesuksesan konsep WFC adalah kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Apalah arti angka-angka grafik ekonomi yang menjulang, kalau “kue” hanya dinikmati segelintir orang. Lebih baik diperoleh hasil sedikit tapi dapat memberikan senyum yang lebar bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memberikan tambahan pengetahuan, meningkatkan kesempatan dan ikut serta memutuskan pembangunan bahari, niscaya akan diperoleh rasa Ikut memiliki, menjaga dan meningkatkan pembangunan kota eksotik ini.

Dampak lain yang mungkn akan dialami melalui penerapan konsep WFC adalah geliat kota pantai ini akan meningkat. Dermaga dan TPI berpeluang untuk menjadi lebih ramai dan 1.000 kios yang rencananya akan dibangun diantara vegetasi pantai yang terpadu zig-zag linear membentuk ruang terbuka ke laut, akan menjadi pemicu dinamika ekonomi kerakyatan menjadi lebih progresif. Dengan penerapan konsep ini, akan terlihat hamparan permukiman nelayan dengan beranda menghadap ke laut yang tertata lebih rapi yang bersisian dengan Mesjid Raya sebagai landmark terapung melayang diatas laut. Semua potensi wisata bahari dan heritage seperti Pantai Sulamadaha, Kedaton, Kastela dan Pulau Hiri, dapat diberdayakan secara optimal bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Dengan merangkai lokasi-lokasi potensial wisata ini ke dalam cluster paket wisata, peluang untuk mengundang turis lokal dan mancanegara menjadi lebih besar.

Nah….apa bayangan Anda pada Kota Ternate masa mendatang? Akan lebih banyak dan beragam mungkin. Itulah harapannya, Waterfront City Kota Ternate tidak hanya investasi tapi proyeksi. Dalam Waterfront City, laut bukanlah pembatas. Bukan halangan dalam penataan ruang kawasan. Laut adalah wilayah pengembangan tahapan berikutnya. (http://spatzi.wordpress.com/2008/09/)
Teruskan baca - Paradigma Penataan Kota Bahari : Waterfront City Kota Ternate

Daftar Produk AS yang Diboikot Oleh Para Ulama

Teruskan baca - Daftar Produk AS yang Diboikot Oleh Para Ulama